KALIMANTAN BARAT, MM – Jembatan Gantung Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat kembali telan korban. (12/6/2024).
Baru-baru ini warga setempat terpeleset jatuh dari atas jembatan tersebut hingga mengalami cidera, beruntung tidak terjadi korban jiwa. Hal itu membuat warga jadi was-was saat hendak melintas terutama di malam hari.
" Jembatan Gantung Durian Sebatang sungguh memprihatinkan, Kemaren malam tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam.08.30 ada korban terjatuh, kebetulan ayah mertua saya, bahu dan belakang bengkak, " tutur Suby Harjo Warga Durian Sebatang saat menghubungi redaksi mesia ini melalui WhatsApp Rabu(12/06/2024).
Lanjut Suby menerangkan, Jembatan yang konon dibangun dengan Anggaran Dana APBN Tahun 2021 dengan Pagu senilai 5.5 milyar rupiah adalah aspirasi(Pokir) H. Boyman Harun, S.H anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, yang pelaksanaan nya di kerjakan oleh PT. Ananda Anabanua.
Jembatan tersebut belum genap setahun usai dibangun sudah mengalami keretakan, dan berkali-kali diperbaiki serta di tinjau oleh Pejabat berwenang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat. Namun kerusakan demi kerusakan hingga hari ini belum teratasi, bahkan terkesan dibiarkan.
" Jembatan ini sejak awal belum genap setahun sudah banyak yang mengalami keretakan, "ungkap Suby.
Subi menambahkan, belakangan sejak bagian pengaman pinggir pondasi Jembatan yang mengalami roboh hingga hari ini (Rabu 12 Juni 2024) belum ada perbaikan.
"Sejak roboh (03/03/2024). hingga hari ini belum ada perbaikan, padahal sudah di tinjau oleh DPRD dan Dinas terkait namun terkesan dibiarkan. Kita khawatir nanti akan ada lagi korban lain, jika sampai ada korban jiwa siapa yang harus bertanggung jawab, "ujar Suby kesal.
LP-KPK Dorong APH Bertindak Tegas.
Ketua Komda Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan(LP-KPK) Kalbar, Shkahar, S.H.,M.H minta APH bertindak tegas dan memeriksa Direktur PT. Ananda Anabanua.
”Kami mendorong pihak berwenang dan penegak hukum seperti BPK, Tipikor Polda, Tipikor Kejaksaan, maupun KPK untuk turun memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan jembatan gantung di Durian Sebatang, karena patut diduga adanya penyalahgunaan atau penyelwengan yang dapat menimbulkan kerugian, baik itu bagi keuangan negara maupun bagi masyarakat penerima manfaat. Apalagi itu sudah memakan biaya yang cukup pantastis hampir 6 milyar rupiah, ” kata Sukahar saat di mintai tanggapan melalui telepon selulernya Rabu(11/06) Sore.
Sukahar menengarai adanya kelemahan pengawasan oleh pihak Dinas sehingga para pelaksana lalai dalam menjaga kwalitas pembangunan yang diharapkan dapat memberi manfaat dan memperlancar pertumbuhan baik ekonomi maupun pertumbuhan sosial masyarakat.
”Menurut hemat kami, dalam pembangunan tersebut juga ada efek dari lemahnya pengawasan dari pihak Dinas yang membidangi, sehingga para kontraktor pelaksana menjadi lalai dan tidak menjaga kwalitas dan mutu pembangunan. Dengan adanya pembangunan jembatan ini kita harap dapat memperlancar pertumbuhan baik dibidang ekonomi pendidikan dan sosial masyarakat lain nya,” cetus pria yang juga pernah menjadi Dosen itu.
Jembatan Roboh Warga Khawatir Terjadi Jatuh Banyak Korban
Sebelumnya, saat kejadian roboh warga setempat Sanimin sudah mewanti-wanti, kalau bagian yang roboh harus segera diperbaiki, karena dikhawatirkan akan jatuh korban, dan apa yang dikhawatir betul terjadi.
” Kejadian nya sekitar jam 4 sore tadi, itu batu kali bagian pinggir roboh semua, pasir yang jadi timbunan tumpah semua, ” ujar Sanimin warga Dusun Punai Jaya Minggu(03/03/2024).
“Kalau tidak cepat diperbaiki dikhawatirkan bisa jatuh korban, sebelumnya memang sudah banyak yang retak, “kata Sanimin.
Ketua DPRD Desak APH Segera Tindak Tegas Pelaksana Proyek
Ketua DPRD Kayong Utara, Sarnawi, S.H berharap kepada pihak-pihak yang terkait(APH) untuk menindak lanjuti secara tegas pihak pelaksana yang seakan ada pembiaran terhadap permasalahan tersebut.
”Kita minta pihak terkait, yakni APH baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK menindak tegas kepada pihak pelaksana, yang seakan ada pembiaran terhadap masalah ini, ” ujar Sarnawi dihubungi melalui sambungan WhatsApp Minggu(03/03/2024) malam.
Lebih lanjut Sarnawi mengatakan, kalau jembatan tersebut sebagai Akses prasarana transportasi masyarakat yang dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat.
“Dengan jembatan tersebut sebagai prasana transportasi mobilitas barang dan jasa, serta ekonomi akan tumbuh sejalan dengan baiknya akses infrastruktur. Karena itu, pihak pelaksana harus segera memenuhi tanggungjawab nya, ” ujar Sarnawi.
(Jono) MM
.jpeg)
