Drone Aruna 45 Berbahan Composite Daur Ulang Karya Anak Bangsa Siap Menjelajahi Natuna Usai Sukses Uji di Teluk Jakarta

JAKARTA, MM - Drone Aruna 45 sukses terbang di atas perairan Teluk Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025 meski dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pesawat terbang tanpa awak (Drone) berbahan daur ulang sampah plastik karya anak bangsa ini diterbangkan dari atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)  milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (992).(16/1/2025).

Pelaksanaan Uji terbang Drone yang kedepan digadang-gadang akan memperkuat Alutsista TNI AL ini dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada I Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik, mewakili Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Dr. YooS Suryono , M.Tr. Opsla dan sejumlah pejabat lainnya.

"Menggunakan teknologi VTOL, Aruna 45 melakukan take off dan landing secara baik walau pada kondisi angin mencapai 24 knot serta  dalam kondisi rintik hujan, dengan kemampuan Autonomous Aruna 45 memberikan efektifitas dalam melakukan misi-misi dalam menunjang operasi khusus nya di Laut," kata Laksamana Pertama TNI, Muhammad Taufik. 

"Kesuksesan uji coba dengan misi  surveillance, Inteligent dan Recognation di atas perairan teluk Jakarta ini kedepan akan ditindaklanjuti dengan melibatkannya dalam Latihan-latihan berskala besar yang akan dilaksanakan di Laut Natuna dalam waktu dekat dan akan menjadi support system dalam operasi menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia secara lebih efektif," imbuhnya.

Diketahui Aruna 45 adalah buah ide dan pemikiran keberlanjutan dari Mantan Panglima TNI Laksamana TNI PURN Yudo Margono yang dikenal sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan, setelah sebelumnya memproduksi dan membagikan seragam sekolah berbahan daur ulang sampah plastik kepada anak-anak sekolah yang membutuhkan. Inovasi ini kemudian dikembangkan lagi dengan menciptakan Drone Aruna 45.

"Munculnya ide ini berawal saat Laksamana TNI PURN Yudo Margono menjabat sebagai Kasal yang sangat prihatin terhadap pencemaran lingkungan laut khususnya sampah plastik sehingga bersama-sama dengan anak-anak muda yang peduli lingkungan mengkampanyekan “Stop Wariskan Sampah” ," terang Danguspurla. . 

Lanjutnya,"Dari sampah plastik yang terkumpul inilah kemudian di produksi menjadi seragam sekolah yang juga sudah digunakan oleh TNI AL (PDH/PDU) khususnya  Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya sejak 2024 lalu," sambung Danar 1.

"Laksamana TNI PURN Yudo Margono selaku Pembina sangat konsen terhadap inovasi dan karya-karya anak anak muda bangsa Indonesia agar bisa berkontribusi lebih baik, lebih kreatif dan berdampak kepada Masyarakat secara luas," pungkas Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik.

(Taufan) MM

DPMD Dominasi Berbagai Persoalan, FKMPB : Rahmat Atong Lebih Mampu Dan Sakti Dari Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyad!

KABUPATEN BEKASI, MM - Dari semua permasalahan di Desa-Desa semua terkunci disatu sisi, namun bukan pada Pj Bupati Bekasi secara langsung, tetapi lebih mendominasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tudingan itu, dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan yang mengambarkan, DPMD seperti Kepala Dinas rasa Bupati yang bebas mengatur sesuka hati tanpa ada yang berani bertindak.

“Faktanya begitu. Bahkan Pj Bupati Bekasi seakan tidak berani bersikap apa yang menjadi keputusan Kepala Dinas DPMD seperti polemik kepemimpinan Desa Sumberjaya, Tambun Selatan dan Desa Serang, Cikarang Selatan, jadi terbukti Kepala Dinas DPMD, Rahmat Atong memiliki kesaktian, kemampuan dan kecerdasan lebih tinggi serta lebih piawai di dalam mengatur jalannhya kepemerintahan daripada Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyad, sehingga membuat PJ Bupati Bekasi terlihat Planga-plongo dan tak berkutik, ” tandas Eko kepada Awak Media, pada Senin (13/1/2025).

Eko mencontohkan, seperti Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, dimana Pj Kepala Desa (Kades)-nya, Sumardi, memimpin 2 wilayah yang berbeda Kecamatan. Sementara, Pj Desa Sumberjaya sebelumnya, Sofyan Hakim, mendadak diberhentikan tanpa regulasi yang jelas.

“Pj Sofyan Hakim awal diudang itu melalui whatsapp setelah libur 3 hari libur Sabtu, Minggu dan Senin berketepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal merah hari Selasa acara ambil sumpah tahunya untuk mengantikan posisinya,” ungkap Eko.

Selanjutnya, kata Eko, polemik Desa Serang, Cikarang Selatan, Kades Irwan Handoko yang SK pengangkatannya sudah dibatalkan 2 tahun lalu yakni 2022 oleh Pengadilan TUN Bandung masih menjabat hingga 27 Desember 2024 baru digantikan, Pj Achmad Fadillah.

“Sampai sekarang pun untuk pembentukan Panitia PAW atau Pergantian Antar Waktu terkesan diperlambat, sehingga pihak penggugat yang menang di Pengadilan TUN mulai dari tingkat pertama hingga Kasasi Mahkamah Agung seperti dipermainkan,” tegas Eko.

Luar biasa, lanjut Eko, jangankan Pj Bupati Bekasi bahkan Penyidik Unit 1 Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pun, tidak berkutik, terkait penanganan dugaan korupsi proyek Naskah Akademik Rp30 juta per-Desa se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sampai sekarang sudah setahun lebih kasus proyek Naskah Akademik yang sudah memeriksa belasan bahkan informasinya sudah puluhan Kades, termasuk Kepala Dinas DPMD pun hingga kini mendek belum ada perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Eko, pihaknya FKMPB tidak akan berhenti akan terus menyoroti darurat dugaan pelanggaran regulasi dan aturan juga dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tidak pernah mendapatkan penindakkan hukum.

“Kita FKMPB bersama media tidak akan kenal lelah akan terus menyuarakan ketidakberesan kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Eksekusi bukan urusan kita sebagai sosial kontrol penting masyarakat publik mengetahui dan menilai,” pungkasnya. 

(Tim) MM

17 Tahun PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, Menunggu Intruksi Pusat Membayar Tanah Ganeng Bin Nisan

KABUPATEN BEKASI, MM - Ahli waris Ganeng Bin Nisan yang awalnya akan melakukan untuk rasa di PT PLN Nusantara UP. Muara Tawar yang terletak di Kecamatan Tarumaja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus menunda aksinya karena ada arahan dari aparat setempat dilakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Audiensi itupun terjadi pada Rabu (8/1/2025) di ruang rapat PLTU Muara Tawar. 

Dalam audiensi tersebut hadir beberapa orang perwakilan dari PLTU Muara Tawar dan juga Kapolsek Tarumajaya, Dandim Tarumajaya, Camat Tarujaya dan Lurah.. serta beberapa orang lainnya tak terkecuali ahli waris Ganeng bin Nisan beserta kuasa hukum Muhammad Kadafi yang sangat antusias dengan adanya audiensi itu.

 
Namun audiensi yang berlangsung kurang lebih 1 jam ahli waris Ganeng bin Nisan belum juga mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, dimana para ahli waris Ganeng bin Nisan menginginkan agar Sisa tanah seluas 7.000 meter persegi yang belum dibayarkan oleh PLTU Muara Tawar segera dibayarkan.

Karena dalam audiensi itu pihak PLTU Muara Tawar yang diwakili oleh Chairul Anam tidak berani memutuskan apakah tanah yang menjadi haknya ahli waris Ganeng bin Nisan bisa dibayarkan. Sebab mengenai kewenangan bayar adalah wewenang PLN pusat, itupun harus disertai dengan data yang tentunya menguatkan.

Bahkan perwakilan PLN Pusat bernama Fathir mengatakan  jika PLN telah melakukan pembebasan di tahun 2008 lalu agar tanah di lokasi tersebut menjadi aset milik PLN. Bahkan Fathir mengungkapkan jika sudah ada diterbitkan sertipikat atas nama PLN (Persero).

Namun saat ditanyakan oleh kuasa hukum Ganeng bin Nisan, Muhammad Kadafi terkait adanya sertipikat itu, Fathir tidak mengetahui persis nomornya berapa dan beralasan tak ingin membukanya di audiensi yang ditunggu tersebut.

 
Fathir juga menjelaskan jika ada terkait kekurangan bayar alasanya bukan ada di unitnya namun itu ada di unit aset PLN.

Sementara itu perwakilan PLTU Muara Tawar Chairul Anam berjanji usai pertemuan tersebut akan menyampaikan langsung ke PLN pusat. Karena selaku subholding PLTU Muara Tawar tidak bisa menentukan apakah bisa memenuhi keinginan dari para ahli waris Ganeng bin Nisan.

 
"Terlebih terkait data atas pembebasan lahan itu semuanya ada di PLN pusat jadi kami juga tidak mengetahui persis. Akan tetapi kami akan tetap menyampaikan perihal pertemuan ini kepada PLN pusat," ujarnya. 

Muhammad Kadafi selaku kuasa hukum ahli waris Ganeng bin Nisan menyatakan kami berterimakasih atas diadakannya pertemuan itu yang diinisiasi oleh Kapolsek Tarumajaya AKP. I Gede Bagus sehingga kami bisa dipertemukan dengan pihak PLTU Muara Tawar yang disaksikan oleh aparatur negara lainnya mulai dari tingkat Kepala Desa, Camat dan juga Kodim.

"Akan tetapi dari hasil pertemuan itu kami merasa belum ada titik temu karena dalam pertemuan tidak adanya seseorang yang bisa mengambil kebijakan terkait nasib klien kami yang tanahnya belum dibayarkan oleh PLTU Muara Tawar," katanya.

 
Atas hal tersebut, tambah Kadafi, kami mengharapkan perwakilan PLTU Muara Tawar segera memberitahukan kepada PLN pusat untuk kembali diadakan pertemuan dengan pengambil kebijakan. Kita bisa buka data jika memang dipertemuan nanti hadir pengambil kebijakan dari PLN pusat.

"Jika dalam waktu dekat belum juga ada informasi dari hasil pertemuan ini, kami tetap akan melakukan aksi unjuk rasa di lokasi tanah tersebut sampai haknya klien kami benar-benar bisa dibayarkan sepenuhnya. Kami tidak ingin mengganggu tapi kami hanya memperjuangkan hak yang sudah bertahun-tahun ditempati PLTU Muara Tawar," tegasnya.

(Joggie) MM

Dirjen Dukcapil Kemendagri Ungkap Fakta : 128 Juta Penduduk Indonesia Masih Berstatus 'Jomblo!'

JAKARTA, MM - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. "Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. "Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Febrian) MM

Rapat Awal Tahun 2025, Dirjen Dukcapil Tegaskan Pentingnya Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Rapat Awal TA 2025

JAKARTA, MM - Ditjen Dukcapil Kemendagri mengawali tahun 2025 dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran secara optimal. Dalam Rapat Awal Tahun 2025, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. "Prinsip good governance menjadi pegangan utama kita dalam menjalankan program-program di tahun ini," tegas Teguh, Kamis (02/01/2024).

Rapat yang digelar di Gedung C Lantai 4 itu menjadi forum penting bagi jajaran Ditjen Dukcapil untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan menyusun strategi pelaksanaan program kerja serta anggaran tahun 2025.

Teguh mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran 2024 yang mencapai 98,66 persen dari total anggaran. "Ini pencapaian yang patut kita banggakan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Di tahun 2025, kita harus lebih bijak dan cermat dalam penggunaan anggaran," katanya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Direktur Dafdukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, Direktur IDKD Agus Irawan, dan Plh. Direktur IDKN Mensuseno, serta para pejabat fungsional ahli madya, fungsional ahli muda dan fungsional ahli pertama di lingkungan Ditjen Dukcapil.

Teguh menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi secara rutin terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Dukcapil. "Pengendalian anggaran harus dilakukan minimal satu kali sebulan. Ini penting agar setiap program berjalan sesuai rencana tanpa ada pemborosan," ujarnya.

 
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi penumpukan anggaran di akhir tahun, mengingat hal ini sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dalam meminimalkan kegiatan yang tidak efektif, seperti rapat dan perjalanan dinas. "Kita harus memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Penggunaan Zoom atau media lainnya harus menjadi bagian dari cara kerja baru kita untuk menghemat anggaran dan waktu," tambahnya.

Salah satu program prioritas yang menjadi fokus utama Ditjen Dukcapil di tahun 2025 adalah akselerasi transformasi digital dalam bidang administrasi kependudukan. Teguh menargetkan 30 persen dari total perekaman KTP-el harus beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Transformasi digital ini akan memperkuat sistem kependudukan nasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Teguh juga menekankan pentingnya mendukung pencapaian Asta Cita, delapan agenda strategis nasional yang harus dicapai. Salah satu aspek penting dari Asta Cita adalah memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan layanan publik, di mana Dukcapil berperan besar dalam mengelola data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Pada rapat tersebut, juga disampaikan berbagai capaian kinerja Ditjen Dukcapil selama tahun 2024. Beberapa pencapaian penting di antaranya adalah kepemilikan Akta Kelahiran yang mencapai 96,03 persen, perekaman KTP-el sebesar 97,80 persen, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 58,19 persen. Teguh berharap agar capaian ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2025 melalui pendekatan yang lebih inovatif.

Teguh juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus menjaga semangat kerja dan pelayanan publik yang prima. 

"Pelayanan publik yang kita berikan harus semakin baik, terutama dengan adanya berbagai inovasi digital yang kita kembangkan. Dukcapil harus terus bergerak maju untuk menjawab kebutuhan masyarakat," kata Teguh.

Sebagai penutup, Teguh menyampaikan harapannya agar di tahun 2025 seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih dan meningkatkan kinerja dengan lebih baik. 

"Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu memberikan yang terbaik untuk Dukcapil Prima dan Indonesia Maju," pungkasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Ditjen Dukcapil dalam memperkuat komitmen mereka terhadap efisiensi anggaran, peningkatan kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang lebih baik di tahun 2025. 

(Ikhsan) MM

Liburan Tahun Baru 2025 di Jatim Park 2, Khofifah Ajak Cucu Nikmati Wahana Baru Metaverse Glass Theater

JAWA TIMUR, MM - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghabiskan libur tahun baru 2025 bersama keluarga di Jatim Park 2 Kota Batu, Rabu (1/1/2025).

Lengkap membawa anak dan cucu, Khofifah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi wahana baru Virtual Immersive Park yang dimiliki di Jatim Park 2 Batu.

Virtual Immersive Park (VIP) merupakan kawasan wahana baru yang menyuguhkan pertunjukan aquarium virtual bertajuk Metaverse Glass Theater. Wahana ini mengajak pengunjung untuk merasakan sensasi langsung menyelam dan berenang langsung di tengah laut.

Aisyah Nabila, cucu Khofifah, pun tampak takjub merasakan pengalaman berteknologi digital satu ini. Aila, sapaan akrabnya bahkan tampak histeris saat menikmati wahana Metaverse Glass Theater sepanjang display Aila melakukan gerakan seolah berenang.

Khofifah pun mendampingi Aila dengan penuh semangat. Khofifah mengenalkan teknologi yang tengah diunggulkan di Jatim Park 2 ini. Suasana digital IT  dengan konten edukasi maritim.

“Ini adalah teknologi metaverse yang kemudian dibangun dengan suasana edukasi, bagaimana sebuah negara maritim sebesar Indonesia dan kecintaannya pada seluruh biota laut dikenalkan melalui wahana ini melalui sentuhan digital IT teknologi metaverse,” ujar Khofifah.

Tidak hanya itu, di Jatim Park 2, Khofifah dan keluarga juga mengunjungi satwa Red Panda yang baru didatangkan dari Jepang.

Ada dua Red Panda yang didatangkan dari negeri sakura yang didatangkan ke Jatim Park 2. Yang pertama, bernama Kaito yang berjenis kelamin jantan. Red panda ini berusia dua tahun disaat dikirim dari Tama Zoological Garden, Tokyo, Jepang.

Selain itu, Khofifah juga mengajak keluarga untuk melihat Red Panda. Red Panda yang kedua adalah bernama Fujimaru yang didatangkan menyusul Kaito pada Oktober 2024. Red panda ini berkelamin jantan dengan usia 2 tahun.

Aila pun tampak menyukai red panda ini. Bahkan berulang kali menunjukkan tangan berlambang love pada red panda di Jatim Park 2 ini.

“Ini adalah wahana edukasi satwa yang sangat menarik. Jatim Park 2 ini memiliki berbagai jenis satwa yang beraneka macam dari berbagai negara. Luar biasa. Semoga Jatim Park 2 terus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di Indonesia,” tandas Khofifah.

Di kesempatan ini, Khofifah mengajak masyarakat untuk berwisata di Jawa Timur. Pasalnya Jawa Timur memiliki keunggulan destinasi wisata unggulan yang kental dengan nilai edukasi.

“Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup wisata di Jawa Timur, lengkap wisata edukasi yang menarik dan berteknologi canggih,” pungkas Khofifah.

(***) MM

Catatan Akhir Tahun 2024, SMSI Jawa Barat Rampungkan Sejumlah Program Kerja Dan Optimis Menatap Tahun 2025

KOTA BANDUNG, MM - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat telah merampungkan sejumlah program kerja sepanjang tahun ini, dan optimis menatap tahun 2025 sebagai peluang untuk lebih berkembang.
 
Program memperluas jaringan adalah salah satu keberhasilan di tahun ini. SMSI Jawa Barat telah membentuk 3 perwakilan baru, yakni Kabupaten Bandung Barat, kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Dimana terdapat penambahan jumlah anggota sekitar 45 perusahaan media yang bergabung. 

"Bertambahnya jumlah anggota yang bergabung tentu saja menambah.daya tawar SMSI Jawa Barat kedepan," ujar ketua SMSI Provinsi Jawa Barat H. Hardiyansyah, SH dalam keterangan, Selasa (31/12/2024).

Pria yang akrab disapa Andhy ini optimis,  SMSI Jawa Barat kedepan dapat lebih berkembang lagi. Sebab selain peningkatan kemampuan dalam mengelola media, juga peningkatan kerjasama di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

 
Meningkatnya indikator ini, tak lepas dari peranan pembinaan yang dilakukan oleh SMSI Jawa Barat kepada anggotanya di daerah.

 
" Semua anggota kami dorong untuk meningkatkan performa medianya dengan pola kerjasama dengan promedia. Sudah terlihat hasilnya. Kemampuan mengelola media meningkat, mereka kini faham bagaimana meningkatkan traffic melalui penguasaan SEO dll," kata Andhy.

Bahkan, kata dia, sudah ada beberapa media yang memiliki pendapatan diatas 50 juta perbulan dari adsense.

" Ini akan terus kami lakukan di tahun 2025 mendatang. Karna target kami, adalah kesejahteraan semua anggota," ujarnya.

Selain itu, sambung Andhy, pihaknya terus mendorong para pengurus dan anggota di kabupaten/kota untuk lebih memperbanyak kolaborasi dan kerjasama.

 
" Setiap peringatan Hari Pers Nasional, teman-teman di kabupaten/kota selalu ambil bagian. Demikian pula dalam pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak. Semua perwakilan di kabupaten/kota  turut  aktif berkolaborasi dalam mensukseskan kegiatan  pemilu ," beber Andhy.

 
Selain turut membantu  KPU dalam mensukseskan Pilkada serentak, semua perwakilan di kabupaten/kota selalu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.  Meningkatnya keterlibatan anggota SMSI di kabupaten/kota dalam setiap event  di daerah, kataAndhy, menunjukkan bahwa eksistensi organiasi berjaland engan sangat baik. Karena itu, Ia yakin dan optimis,  nama SMSI semakin besar di Jawa Barat.

" Fokus kami ditahun ini adalah memang mendorong setiap kabupaten/kota  untuk terus berkembang. salah satu caranya adalah selalu mengambil bagian dalam setiap momen. Dampak  positifnya, meningkatnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, " tutur Andhy.

Dengan bekal inilah, dirinya yakin SMSI Jawa Barat akan terus berkibar di tahun 2025 mendatang.

" Terus semangat, tetap eksis dan  jaga marwah organisasi," pungkas Andhy.

(*) MM