Kepala BPSDM Kemendagri Menekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP di Jakarta

JAKARTA, MM - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono resmi menutup Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Adapun diklat tersebut diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.

Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur. Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. 

Sugeng mengatakan, dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”. Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

“Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” katanya.

Sugeng menegaskan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa. Karena itulah, imbuh Sugeng, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

“Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” tegasnya.

Sugeng menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. 

Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," imbuhnya.

Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di Daerah.

“Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” tandasnya.

Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.

(Irfan) MM

Dua Menteri Akan Hadir Pada Acara Kick Off HKSN 2024 Di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak, Serang, Banten

BANTEN, MM - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional  (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Dipilihnya Taman Firdaus,  Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal  yang  digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga  merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.

Firdaus yang juga  Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama  yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih  sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.

Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut  menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.

Aksi sosial inipun  digelar  tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.

Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI,  yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.

Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta  mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu  (15/12/2024).

(*) MM

Songsong Indonesia Emas 2045, Anggota DWP Kemendagri Harus Mampu Perkuat Fondasi Transformasi Organisasi

JAKARTA, MM – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Niken Tomsi Tohir menekankan kepada anggota DWP Kemendagri agar mengambil peran dalam memperkuat fondasi transformasi organisasi menuju Indonesia Emas 2045. Pasalnya, tahun 2045 adalah masa yang penuh dengan tuntutan dan tantangan zaman sehingga transformasi organisasi yang adaptif diperlukan.

"Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi komitmen kita untuk terus memperkokoh fondasi organisasi dalam menghadapi tantangan zaman," kata Niken dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 DWP di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/12/2024). Gelaran bertajuk "Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045" ini dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96.

Lebih lanjut, Niken menjelaskan, penguatan organisasi merupakan upaya serius untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat, baik dari sisi aspek teknologi, sosial, maupun budaya. Ke depan, sambung Niken, DWP Kemendagri harus mampu menjadi organisasi dinamis yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri maupun semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. 

"Transformasi yang kita lakukan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan program relevan, serta memperkuat peran DWP dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya. 

Niken menambahkan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, DWP Kemendagri akan terus berupaya membangun kapasitas perempuan Indonesia, terutama anggota dan keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini dilakukan agar mereka semakin berdaya dan berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya itu, DWP juga akan terus mendorong peningkatan kualitas keluarga Indonesia. 

"Karena kita sadar bahwa keluarga adalah unit terkecil namun fundamental dalam menciptakan generasi unggul yang akan mengisi pembangunan bangsa di masa depan," ujarnya.

Pada momen HUT DWP ini, dirinya mengajak para anggota untuk bersama-sama berkomitmen melanjutkan perjuangan dengan saling menguatkan dan terus belajar. Hal ini agar DWP Kemendagri menjadi organisasi yang mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk melangkah bersama dengan semangat transformasi agar DWP menjadi organisasi yang semakin kokoh, responsif, dan inovatif," pungkasnya.

(Ikhsan) MM

Bansos Lamongan Bermasalah, Erna Sujarwati Sebut TKSK Kedungpring Terlibat Dan Dinsos Tak Miliki 'Sense of Crisis'

JAWA TIMUR, MM - Bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) masih dipaksa diterima dalam bentuk paket bahan pokok dan buah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

 
Pasca turunya Satgasus Mabespolri ke Kabupaten Lamongan dan juga Kemensos yang mengakibatkan pemecatan 9 TKSK di Lamongan Karena menyalah gunakan wewenangnya memaketkan sembako dan mencoret data KPM dari daftar penerima tanpa sebab yang jelas padahal 99% masih layak terima. Masih ada TKSK yang berani keliling Desa Sosialisasi Pemaketan Bansos Sembako.

Hal ini memicu kemarahan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga selaku anggota Komisi D DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, yang menilai praktik tersebut melanggar aturan dan merugikan masyarakat. 

"Sudah berulang kali kami meminta agar bansos ini diberikan secara tunai sesuai aturan Permensos No. 4 Tahun 2023, tapi nyatanya di lapangan tetap dipaketkan," ujar Erna, Rabu (11/12/2024).

Bahkan, Erna mengungkapkan hasil temuan di Kecamatan Kedungpring menunjukkan nilai paket yang diberikan tidak sesuai. Dari tiga KPM yang dia temui, masing-masing hanya menerima beras 8 kg, telur 1/2 kg (9 butir), buah pir 2 biji, gula 1/2 kg, dan minyak goreng curah 750 ml.

 
"Kalau di uangkan, paket sembako yang diterima KPM itu nilainya tidak sampai Rp130 ribu. Padahal hak mereka Rp200 ribu per bulan. Ini jelas tidak layak," katanya.

Selain itu, Erna juga mengindikasikan adanya campur tangan oknum TKSK Kedungpring, Nur Iman, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sumengko.

"Kami menduga Nur Iman memberikan arahan agar bantuan sembako diambil dalam bentuk paket. Karena Nur Iman keliling ke beberapa desa di Kecamatan Kedungpring agar paket sembako segera diambil di tempat yang ditentukannya. Ini tidak bisa dibiarkan." ujarnya.

Sesuai Permensos No. 4 Tahun 2023, Bansos Program Sembako harusnya diberikan dalam bentuk tunai agar KPM bebas membelanjakan kebutuhan pokok sesuai keinginan. Namun praktik di lapangan justru sebaliknya. Ironisnya, kali ini bansos yang diberikan adalah alokasi dua bulan sekaligus, yakni Rp 400 ribu, yang juga dipaketkan.

"Saya tadi mendatangi rumah milik keluarga istri Kepala Desa Dradah blumbang yang menjadi tempat distribusi paket sembako. Ada banyak KPM yang sudah menggesek kartu tapi belum menerima uang atau paket. Ini masalah besar!" katanya dengan nada geram.

Proses pengumpulan kartu ATM Bansos KPM oleh agen dan penggesekan kartu lebih dulu ini sangat jelas menabrak aturan. Karena kartu ATM adalah barang pribadi KPM yang harusnya dipegang pemiliknya masing-masing. 

"Di lapangan KPM banyak mengaku tidak tau berapa besaran tiap bulan yang digucurkan kemensos ke rekening bansos mereka." tambahnya.

Erna juga mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan untuk segera bertindak. Ia meminta Dinsos mengeluarkan surat larangan keras terkait praktik pemaksaan paket sembako.

"Dinsos Lamongan harus punya sense of crisis. Mereka wajib memanggil TKSK dan memastikan bansos Program Sembako diterima tunai sesuai aturan," ucap Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD  Lamongan.

(Gus Mik) MM

Desak Mendagri Lanjutkan Program, Presiden Prabowo Apresiasi Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah

JAKARTA, MM – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor mingguan ini, dinilai menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.(9/12/2024).

“Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan arahan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Karena itu, Presiden meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar. Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. 

Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. 

Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

“Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia. 

“Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” ungkap Prabowo..

Presiden menjelaskan, leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

“Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

Dirinya berharap, dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung. Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

“Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. 

“Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami [dalam mengendalikan inflasi],” katanya.

Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu.

 

“Sampai ada perintah dari Bapak [Presiden] untuk selesai,” tandas Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

(Alamsyah) MM

Laporan Masyarakat Diduga Kades Terlibat, Satuan Reskrim Polres Simalungun Sigap Terjun ke TKP Tambang Pasir Ilegal

SUMUT, MM - Gerak cepat (Gercep) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Simalungun melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tentang dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Huta III, Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.(4/12/2024).

Pengecekan langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Herison Manulang, SH.

"Kami langsung melakukan gerak cepat (gercep) begitu menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tambang pasir ilegal yang diduga milik Kepala Desa setempat," ungkap AKP Herison Manulang saat dikonfirmasi pada Rabu (4/12) pukul 20.00 WIB.

Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ini dilaksanakan di lokasi yang berada di pinggir Sungai Bah Bolon. Tim penyelidik yang terdiri dari Unit II Opsnal Pidsus Sat Reskrim Polres Simalungun melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi yang dilaporkan.

"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan bekas galian pasir di pinggir Sungai Bah Bolon. Namun, saat ini tidak ditemukan lagi aktivitas penambangan, termasuk keberadaan alat berat seperti excavator di lokasi tersebut," jelas AKP Herison.

Berdasarkan keterangan warga sekitar lokasi, aktivitas penambangan pasir tersebut telah berhenti beroperasi sejak satu minggu yang lalu. "Kami juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi galian. Mereka menyatakan bahwa tidak ada lagi aktivitas penambangan selama seminggu terakhir," tambah Kasat Reskrim.

Meski demikian, Polres Simalungun tetap akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap lokasi tersebut untuk mencegah terjadinya aktivitas penambangan ilegal di masa mendatang. 

"Kami akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk mencegah potensi pelanggaran," tegas AKP Herison.

"Tindakan responsif ini merupakan bagian dari upaya Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam pengawasan aktivitas pertambangan yang berpotensi melanggar hukum," imbuhnya.

Masyarakat diharapkan tetap aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan aktivitas mencurigakan yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.

"Kami mengapresiasi peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Hal ini membantu kami dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Simalungun," tutup AKP Herison Manulang.

(Butet) MM

Polres Singkawang Gelar Patroli Dan Cipta Kondisi, Guna Pastikan Keamanan Dan Kelancaran Perhitungan Suara

KALBAR, MM - Untuk memastikan keamanan dan kelancaran tahapan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu 2024, Polres Singkawang melaksanakan patroli dan cipta kondisi dilokasi-lokasi strategis di Kota Singkawang, diantaranya yaitu Kantor KPU Kota Singkawang dan Gudang Logistik KPU Kota Singkawang.(2/12/2024).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kanit Intelkam Polsek Singkawang Barat, AKP Mugiyana, berkekuatan sebanyak 28 personel Polres Singkawang. Adapun kegiatan Tim patroli dengan mengedepankan pendekatan preventif dengan tehnis memantau situasi dan memastikan bahwa seluruh proses berlangsung kondusif tanpa gangguan keamanan.

Kapolres Singkawang AKBP Fatchur Rochman, melalui Kasihumas Iptu Hidayatno menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik kepada penyelenggara pemilu maupun masyarakat Kota Singkawang. 

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan lancar dan masyarakat dapat merasa tenang serta percaya terhadap proses demokrasi yang masih berlangsung ini, " ujar Kasihumas.

"Diharapkan manfaat kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat KotaSingkawang, yang mana warga Kota Singkawang dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kekhawatiran terhadap potensi gangguan keamanan," sambungnya.

Dirinya juga memastikan bahwa dengan kehadiran Aparat Kepolisian dalam mengawasi proses pada berbagai lokasi strategis segalanya berjalan dengan aman dan transparan.

"Selain itu, kehadiran aparat kepolisian di lokasi-lokasi strategis memberikan kepercayaan kepada publik bahwa proses penghitungan suara diawasi secara transparan," tandas Iptu Hidayatno meyakinkan masyarakat.

(CS) MM