Ceramah Jaksa Agung Pada Siswa PPPJ, ST Burhanuddin : Saya Butuh Jaksa Yang Cerdas, Berintegritas Dan Bermoral!

JAKARTA,MM - Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan ceramah kepada Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023, yang membahas mengenai kecerdasan, integritas, dan moralitas seorang Jaksa. Acara kuliah umum atau ceramah yang di Kamis 30 November 2023 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta Selatan.

Ceramah Jaksa Agung pada Siswa PPPJ Angkatan 80 Gelombang 2 Tahun 2023 turut dihadiri oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tony T. Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo dan Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro.

Penegasan pertama yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam membuka ceramahnya bahwa tidak ada tempat untuk Jaksa yang tidak berintegritas dan tidak bermoral di institusi Kejaksaan. 

 

“Saya tidak butuh Jaksa yang hanya pintar dan tidak bermoral, saya juga tidak butuh Jaksa yang hanya cerdas serta tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah Jaksa yang cerdas, berintegritas dan bermoral,” tegas Jaksa Agung mengawali ceramahnya.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung menjabarkan prestasi yang selama ini telah diraih oleh Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum menjadi yang paling populer dan dipercaya masyarakat. Selain itu, penegakan hukum dan pemberian keadilan terus diukir hingga mendapat pengakuan baik di kancah nasional maupun internasional.

“Sewaktu awal saya dilantik pada tahun 2019, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berada di angka 50,6%. Sedikit demi sedikit, berkat kerja keras dan kerja cerdas kita semua, indeks kepercayaan publik terus beranjak mengalami peningkatan di setiap kesempatan survei,” ungkap Jaksa Agung.

Adapun pada bulan Juni tahun 2023 ini, Kejaksaan berhasil menorehkan capaian tertinggi sepanjang sejarah Kejaksaan berdiri dalam indeks kepercayaan publik dengan skor 81,2% (delapan puluh satu koma dua persen).

“Untuk itu, Saya mengajak anak-anakku para siswa PPPJ Angkatan 80 Gelombang II mari Kedepan kita terus meningkatkan atau minimal mempertahankan pencapaian ini, karena mempertahankan tentunya lebih sulit daripada meraih,” imbuh Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung menuturkan bahwa Jaksa itu diibaratkan seperti sebuah bangun ruang segitiga, yang terbentuk dari tiga titik sudut yakni titik sudut kecerdasan, titik sudut integritas dan titik sudut moralitas. Dengan tidak memiliki satu saja saja di antara tiga titik, maka tidak akan terbangun segitiga yang sempurna.

Demikian juga seorang Jaksa, tambah Jaksa Agung, untuk menjadi Jaksa yang selalu menjaga harkat, martabat dan marwah Kejaksaan, maka harus selalu memupuk kecerdasan, integritas dan moralitas sebagai satu kesatuan utuh dalam mengemban amanah sebagai seorang Jaksa.

Kemudian, pada kesempatan ini Jaksa Agung mengingatkan kepada para siswa PPPJ Angkatan 80 Gelombang II Tahun 2023, bahwa salah satu wujud penegasan ketika bergabung ke institusi Kejaksaan mengartikan bahwa setiap Insan Adhyaksa sudah menjadi anggota keluarga, sehingga harus saling menjaga satu sama lain.

“Dengan saling menjaga dan merapatkan barisan, maka kita akan mampu menangkal segala bentuk serangan pihak-pihak yang berusaha melemahkan gencarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga berpesan kepada para Siswa PPPJ Angkatan 80 Gelombang II Tahun 2023 agar dapat menyerap ilmu baik kedisiplinan, perilaku, teori, maupun praktik hukum dengan sebanyak-banyaknya,

“Setelah lulus dari masa diklat ini, saya ingatkan jangan berhenti untuk belajar, karena tekun belajar adalah salah satu sikap orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,” tutur Jaksa Agung.

Mengakhiri ceramahnya, Jaksa Agung menekankan bahwa Kepintaran membuka banyak pintu, tetapi karakter yang membuat kita bertahan. Dalam membangun karakter, dibutuhkan adab dan etika. Banyak orang yang memiliki kecerdasan tapi tidak memiliki adab dan etika, karena adab dan etika itu tidak selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Melalui PPPJ ini, Jaksa Agung berharap moral value Insan Muda Adhyaksa dapat terbangun demi Kejaksaan yang modern dan berintegritas.

“Saya sebagai orang tua kalian berpesan agar kalian selalu menjaga martabat diri sebagai jaksa dan menjaga marwah institusi Kejaksaan dengan adab dan ahlak yang baik. Di atas ilmu ada adab, kepintaran harus mengikuti adab, tidak pernah mendahuluinya, dan tidak pernah menghacurkannya,” pungkas Jaksa Agung.

 

(Andrea) MM

Minta Wartawan Lepas Status Rangkap Tugas, Dewan Pers : Masyarakat Terusik Oleh LSM Dan Ormas Berkedok Jurnalis!

JAKARTA, MM – Fenomena maraknya jurnalis merangkap tugas atau jabatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun ormas mendapat sorotan tajam dari Dewan Pers.(28/11/2023).

Menyikapi hal ini, Dewan Pers pun meminta kepada seluruh wartawan yang terlibat dalam kegiatan baik sebagai anggota ataupun pengurus pada LSM atau ormas tertentu agar mengundurkan diri dari aktivitasnya tersebut.

Pasalnya, gejala wartawan merangkap tugas dan jabatan di LSM dan ormas ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat merasa tidak nyaman dan terusik oleh berbagai aktivitas aktivis LSM atau ormas berkedok jurnalis ini.

Sebab, sebagian besar wartawan merangkap pengurus LSM dan ormas ini dalam kerja jurnalistiknya selalu mencampuradukkan kepentingan jurnalistik dengan agenda-agenda organisasi mereka.

Hal inilah yang membuat independensi pers ternodai dan tercederai oleh oknum-oknum yang membenarkan praktik-praktik melawan hukum dengan berlindung pada jubah pers.

Menindak kejadian ini, Dewan Pers mengeluarkan imbauan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM yang diterbitkan di Jakarta (20/11/2023) dengan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

Dalam seruan itu, Dewan Pers, menyebut hak menjadi aktivis LSM dan ormas adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi.

Akan tetapi, untuk menjaga keprofesionalan tugas-tugas jurnalistik, maka seorang wartawan seyogyanya bisa membedakan dan memisahkan kepentingan kedua jenis profesi tersebut.

“Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional,” seru Dewan Pers sebagaimana dikutip dari Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023.

Dewan Pers pun dalam Seruannya mengingatkan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang di dalamnya mengatur mengenai wartawan.

Berikut ini hal-hal mengenai wartawan di dalam Undang-Undang tersebut:

1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

4. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.

 

(Red) MM

Sumber : Dewan Pers

Latma Keris Marine Exercise. Korps Marinir TNI AL Bersama United States Marine Corps Gelar 'Battle In The Forest'

JAMPANG TENGAH, MM - Para prajurit dari Korps Marinir TNI AL dan United States Marine Corps (USMC) dari The U.S. Marine Corps Forces, Pacific (Marforpac) berlatih pertempuran hutan dalam Latihan Bersama (Latma) Keris Marine Exercise (Marex) di hutan Puslatpurmar 6 Antralina, Jampang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023).

Pada materi kali ini prajurit Korps Marinir kedua negara tersebut berlatih patroli hutan atau Jungle Patrol. Materi diawali dengan pelajaran kelas lapangan yang disampaikan oleh para instruktur dari Puslatpurmar 6 Antralina dan dilanjutkan dengan drill lapangan patroli hutan.

Pada drill Jungle Patrol ini disimulasikan prajurit Korps Marinir dari kedua negara tersebut melaksanakan patroli gabungan di hutan tropis yang ada di Indonesia dan mendapatkan gangguan tembakan dari musuh. Dari drill Jungle Survival tersebut diharapkan para prajurit dari kedua negara tersebut dapat berkomunikasi dan bekerja sama yang baik untuk menghadapi gangguan musuh tersebut.

Sementara itu, Danyonif 4 Marinir Letkol Marinir Arief Bastian Sanusi Chaniago selaku Dansatgas Latma Keris Marex Tahun 2023 mengatakan bahwa latihan ini akan sangat berguna bagi prajurit Korps Marinir kedua negara menghadapi perkembangan situasi global saat ini.

"Latihan ini juga bertujuan untuk berbagi teknik dan taktik dalam melaksanakan patroli tempur, khususnya pada materi Jungle Patrol," jelas Letkol Marinir Arief Bastian Sanusi Chaniago.

(Halimi) MM

Hadiri Sertijab Panglima TNI, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Prioritaskan Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 Sesuai UU No.34/2004 Tentang TNI Dan UU No.7/2017 Tentang Pemilu

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui visi TNI "Prima" (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif), dalam menjaga netralitas TNI menghadapi Pemilu 2024. Netralitas TNI merupakan buah dari reformasi yang harus senantiasa dijaga dengan baik. Sebagaimana tercantum dalam UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Bamsoet yang juga penerima Brevet Baret Ungu Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI AU, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI AL ini menekankan, kesuksesan penyelenggaran Pemilu 2024 merupakan ujian terdekat yang harus dihadapi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Melalui track record, integritas, dan kapabilitas selama mengemban amanah sebelumnya, saya yakin dibawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, TNI bisa tetap berperan aktif menjaga kondusifitas bangsa, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Bamsoet usai menghadiri Sertijab Panglima TNI, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (22/11/23).

Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Wakil Ketua DPR RI Letjen TNI (purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (purn) Nono Sampono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, dan Wamenhan RI Letjen TNI (purn) Herindra.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, TNI juga harus mampu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para prajurit sekaligus meningkatkan pemenuhan Alutsista dalam menangkal dan menindak beragam ancaman terhadap kedaulatan negara. Terlebih saat ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60 persen. Pada tahun 2024, jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus sudah bisa terpenuhi.

"Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur dan 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pemenuhan alutsista tersebut tidak lepas dari doktrin/peribahasa latin 'si vis pacem, para bellum' yang berarti 'jika menginginkan damai, bersiaplah perang.' Peribahasa ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan. Melainkan memperingatkan setiap negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa menjamin perdamaian. Karena itu, dalam memenuhi kebutuhan Alutsista tersebut, TNI bersama Kementerian Pertahanan harus tetap mengedepankan produksi dalam negeri.

"Selain meningkatkan Alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit juga tidak boleh dilupakan. Mengingat merekalah yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menghadapi musuh untuk menjaga pertahanan kedaulatan bangsa dan negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain menghadapi situasi dunia saat ini masih diliputi ketegangan akibat Perang Rusia-Ukraina maupun potensi di Laut China Selatan, TNI juga harus siap menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.

"Di dalam negeri, saat ini kita juga masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penyelesaian persoalan KKB harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan TNI dan POLRI, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," pungkas Bamsoet. 

 

(*)MM

Ajak Siswa-Siswi Perangi Narkotika, Kapolres Simalungun : Merusak Kesehatan Dan Meruntuhkan Karir Serta Masa Depan

SUMUT, MM – Menjadi Narasumber dalam acara Musika (Musik Anti Narkotila) Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., mengajak seluruh Siswa dan siswi SMA, SMK Se-Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama memerangi Narkotika.(20/11/2023).

Program unik dan inspiratif yang menggabungkan musik dengan edukasi anti narkotika, MUSTIKA (Musik Anti Narkotika), telah secara resmi dibuka pada hari Senin, 20 November 2023. Acara ini diselenggarakan di Gedung Kesenian SMK Negeri Seni dan Budaya Raya, Jalan Rajamin Purba, No.31 Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai.

Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, menyerukan agar generasi Z, yang merupakan aset masa depan bangsa, untuk aktif berperan dalam upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka sendiri.

"Generasi Z memiliki potensi yang besar untuk menjadi agent of change, agent perubahan yang positif. Kalian yang terbiasa dengan kemajuan teknologi dan media sosial, bisa menggunakan pengaruh tersebut untuk menginspirasi teman-teman sebaya dan komunitas di sekitar. Gunakan musik, seni, dan media yang kalian miliki untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan mencegah penyalahgunaan narkoba," ujar beliau.

Beliau juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini sangat kompleks, terutama dengan maraknya peredaran narkoba yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Karena itu, kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan.

"Penyalahgunaan narkoba telah menjadi musuh bagi masa depan generasi muda kita. Dengan MUSTIKA, kita harap dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa melalui pendekatan yang lebih kreatif dan menarik," ujar Kapolres AKBP Ronald F.C Sipayung dalam sambutannya.

"Penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga bisa meruntuhkan karir dan masa depan kalian. Oleh karena itu, ajakan untuk hidup sehat tanpa narkoba harus terus digaungkan. Kami dari kepolisian siap mendukung inisiatif dan kreativitas dari generasi muda untuk ikut serta dalam kampanye anti narkoba ini," tambah AKBP Ronald.

"Mari kita tunjukkan bahwa musik dan seni bisa menjadi alat yang ampuh untuk berbagi kebahagiaan dan juga berjuang melawan narkoba. Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan negara."Pungkas Kapolres Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun turut serta dalam pembukaan acara ini, menandakan pentingnya program ini bagi pemberantasan narkoba di kalangan generasi muda.

Acara pembukaan MUSTIKA dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Kaban Kesbang Linmas Pemkab Simalungun Arifin Nainggolan, Ketua MPI Simalungun Frans Novendy Saragih, M.Si., dan perwakilan BNNK Simalungun, Penyuluh narkoba ahli-I Erianson Saragih. Turut hadir pula kepala sekolah dan guru dari berbagai institusi pendidikan di Simalungun, seperti SMKN N 1 Raya yang diwakili oleh Mula Simanjuntak, dan SMK N Pertanian yang diwakili oleh Roserman Purba.

Pembukaan MUSTIKA menjadi wadah penting untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada generasi milenial. Dengan melibatkan musik, sebuah media yang dekat dengan jiwa muda, program ini diharapkan dapat lebih efektif menyampaikan pesannya.

Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, tentang risiko dan dampak negatif narkoba. MUSTIKA menjadi salah satu langkah konkret dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat.

(Hari) MM

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama FKPPAL, Ketua MPR RI Bamsoet Tekankan Pentingnya Netralitas TNI Dalam Pemilu

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya setiap personil TNI untuk menjaga netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang semakin menghangat. Seluruh keluarga personil TNI juga wajib menjaga kondusivitas bangsa, agar jangan sampai Pemilu 2024 berujung dengan perpecahan.

Sebagai warga kehormatan TNI AL dan juga penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir TNI AL serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam TNI AL dan Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, Bamsoet mengapresiasi kontribusi personil TNI AL, khususnya Korps Marinir dengan julukan "Hantu Laut" Baret Ungu, yang selalu berhasil meredakan kerusuhan dan menenangkan massa demonstrasi di penghujung aksi. Tanpa pukulan, tanpa tendangan, massa rusuh bisa bubar, dengan melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif untuk menciptakan kondusivitas.

"Kita tentu berharap jangan sampai sebelum maupun sesudah penyelengggaraan Pemilu 2024 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi rusuh. Hak masyarakat untuk menyatakan pendapat memang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi permusuhan. Jika sampai ada potensi rusuh, saya yakin dan percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak diminta, pasti siap membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPP Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Minggu (19/11/23).

Turut hadir antara lain, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Jakarta Metro Tommy Hutapea.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain dengan FKPPAL, MPR RI juga telah bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya. Antara lain dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra dan Putri TNI Angkatan Udara (P3AU), serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

"Dalam berbagai kesempatan tersebut, saya senantiasa mengajak kepada keluarga besar TNI untuk menjaga dan menghormati konstitusi yang ada pada saat ini. Tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Kendati banyak pihak menilai konstitusi yang ada saat ini telah mengalami banyak perubahan bahkan jauh dari pemikiran para Bapak pendiri bangsa, namun pada hakikatnya, konstitusi yang ada pada saat ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa. Dalam setiap perubahannya, sudah dilakukan secara konstitusional. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandanen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersedia dalam konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar, telah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global. Pada saat yang bersamaan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, patriotisme dan nasionalisme tidak lagi dimaknai secara sempit.

Di tengah modernitas zaman yang ditandai lompatan kemajuan teknologi dan derasnya arus peradaban, tantangan yang dihadapi dapat mewujud pada beragam paradigma. Misalnya pada degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, serta terpinggirkannya ideologi bangsa.

"Ditengah kemajuan teknologi, dunia saat ini juga sudah memasuki era Internet of Military Things/Internet of Battle-field Things, dimana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal. Sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Hamas - Israel," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur serta Dosen Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menambahkan, Internet of Military Things juga menunjukan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang Generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada Data dan Informasi. Setelah sebelumnya dunia mengalami perang G-I, yang dilakukan dengan Padat Manusia, G-II Manuver dan Tembakan, G-III Padat Teknologi, dan G-IV Asimetris. Pada G-1 hingga G-III, sasarannya pada sektor Militer, Fisik, dan Ekonomi. Pada G-IV sasarannya sektor politik. Sedangkan G-V pada sosial dan ideologi.

"Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personil. Indonesia tak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan Ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga bisa memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara AU)," pungkas Bamsoet. 

 

(*) MM

Menjadi Narsum di Kuliah Umum Unand, Mahfud MD : Pemilu Harus Bermartabat, Jika Ada Yang Curang, Viralkan Saja!

SUMBAR, MM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD jadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).

Sebelum menyampaikan materi soal Kepemiluan, Mahfud menegaskan, dirinya hadir sebagai Menko Polhukam. Bukan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sehingga, tak akan ada kampanye Pilpres 2024, karena kuliah umum ini bukan politik praktis.

“Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024,” tegas Mahfud MD

Dikatakan, materi kuliah umum tentang kepemiluan penting disampaikan kepada publik, khususnya kalangan mahasiswa. Agar Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.

Dikatakan Mahfud, butuh penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.

Diingatkan Mahfud, Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh. “Pemilu Demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia. Di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.

Sejalan dengan itu, kata Mahfud, dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme. Yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama. Karena dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, kata Mahfud, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut.

“Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diiinginkan bersama,” ujar Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.

Namun, Mahfud menekankan, jangan menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas. Apalagi politik identitas untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain.

Mahfud juga mengajak, publik ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Ia tidak ingin pemilih, terutama pemilih cerdas, seperti mahasiswa, apatis dan golput. Sebab, jika pemilih rasional tak mencoblos, bisa jadi yang menang adalah pemimpin yang track recordnya buruk.

Apalagi pemilih usia muda terbilang cukup besar pada Pemilu 2024 yakni 115,6 juta orang. Artinya satu suara anak muda sangat penting dan dapat menentukan arah nasib bangsa. Memang, lanjut Mahfud, sulit mencari calon pemimpin yang sempurna. Sebab, dia menjamin tidak ada calon pemimpin yang sempurna di segala bidang.

“Jangan golput dengan beralasan muak melihat proses Pemilu ini, karena melihat kondisi politik di tingkat elite,” ingatnya.

Soal pengawasan Pemilu, Mahfud mengajak mahasiswa ikut memantau jalannya proses demokrasi lima tahunan nanti. Bila ada melihat kecurangan jangan menutup mata, ssgera laporkan. Jika perlu, viralkan di berbagai platform media sosial.

“Pemilu ini pesta demokrasi, sehingga harus dilakukan secara netral dan bermartabat. Jika ada yang curang, viralkan saja,” ajaknya.

Rektor Unand Yuliandri menyampaikan, kehadiran Mahfud MD pada kuliah umum kali ini, upaya mengajak mahasiswa ikut berpartisipasi menciptakan Pemilu yang damai dan bermartabat.

“Bertemu dan berbincang langsung dengan Mahfud MD merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik. Beliau adalah ahli hukum di Indonesia, banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dari kuliah umum ini,” harap Yuliandri.

 

(Tuti) MM