KABUPATEN BEKASI, MM - Pembangunan di lingkungan Desa Lambang Jaya mendapat sorotan tajam dari para Media serta kritikan tajam dari para Aktivis, LSM dan pemerhati kinerja Penyelenggara Negara, pasalnya para Aktivis menilai bahwa didalam melakukan pengerjaan selain para pekerja proyek pembangunan tersebut tidak di lengkapi dengan Safety Tools ditambah dengan tidak adanya transparansi didalam penggunaan anggaran, (20/05/2022).
sehubungan tidak adanya keterangan jelas tentang proyek pembangunan tersebut di lokasi, Tim Awak Media melakukan konfirmasi pada pihak Desa Lambang Jaya, namun sayangnya tak ada satupun yang dapat memberikan keterangan jelas tentang proyek tersebut.
"Wah saya tidak tahu, pak..lebih baik bapak langsung saja menghubungi Kepala Desanya," ujar salah satu Staff Desa yang berhasil di jumpai namun tidak mau di sebutkan namanya,(19/05/2022) pagi.
Tim Awak Media menghubungi Kades Kimhlan Sahroni melalui Whatsapp baik tlp maupun SMS guna mendapatkan keterangan jelas terkait Proyek Pembangunan gedung di lingkungan Desa Lambang Jaya, dikarenakan tidak adanya papan proyek yang menjelaskan tentang pembangunan gedung tersebut, namun sayangnya tidak di gubris oleh Pak Kades, kendati telepon Whatsapp berdering.
Berdasarkan informasi yang di himpun Awak Media bahwa hari ini (19/05/2022) siang akan ada pelepasan umroh warga Desa Lambang Jaya dan Pak Kades akan hadir di lokasi.
Saat tiba acara pelepasan Pak Kades Kimhlan Sahroni muncul dan melakukan pelepasan warganya untuk melakukan ibadah umroh, namun anehnya, usai memberikan ceramah dan setelah acara selesai Kades Lambang Jaya tak terlihat lagi batang hidungnya, seolah sirna tanpa prana, bak hilang di telan bumi.
Beberapa aktivis yang hadir di lokasi dengan maksud dan tujuan yang samapun merasa bingung dengan menghilangnya sang Kepala Desa dari lokasi, kendati merekapun sudah mencari dan menanyakan pada para Perangkat Desa di lokasi yang menjawab dengan saling lempar lokasi (Disana pak-Disitu pak-Red).
Ketika dimintakan tanggapannya di lokasi terkait akan Pembangunan yang tak transparan serta Pak Kades Menghilang saat ingin di konfirmasi, Daniel Apolo (Aktivis dari LPPN-RI) menegaskan bahwa," Para Oknum Kepala Desa yang tidak transparan didalam menggunakan Anggaran Negara yang Notabene adalah uang rakyat dapat di katakan masuk dalam golongan "Kades Kutil!'," tandasnya.
Lanjutnya,"Pembangunan gedung ini dapat diduga ada pekerjaan kotor di dalamnya dan ditambah lagi tidak ada transparansi publik yang di lakukan, misalnya dengan memasang papan proyek untuk menjelaskan tentang sumber dananya dari mana dan berapa besar dana yang di alokasikan untuk pembangunan gedung di lingkungan Kantor Desa di bawah kepemimpinannya," tutur Daniel.
'Anehnya lagi, Pak Kadeskan tahu kita akan minta penjelasan tentang pembangunan itu dan dia ada tadi di lokasi saat pelepasan warganya yang akan menjalankan ibadah Umroh...tapi setelah acara selesai, tidak terlihat pula batang hidungnya, entah kemana Pak Kadesnya, kita sudah tanyakan ke para Staffnya, semua menjawab sama...tidak tahu..nah kalau Pak Kadesnya di culik orang bagaimana itu," ungkap Apolo seraya garuk-garuk kepala.
"Bila pengguna anggaran tidak mau memberikan penjelasan terkait kewenangan yang di embannya, maka patut di duga ada Indikasi miring pada Oknum tersebut!,"tegas Apolo
"Seharusnya Kepala Desa jangan melarikan diri disaat Jurnalis dan Penggiat Sosial Kontrol hendak menanyakan tentang hal itu, sebab ini dapat menjadi preseden buruk bagi dunia per Kepala Desaan, yang di takutkan kalau semuanya jadi ikut-ikutan, coba anda bayangkan kalau semua Kepala Desa melarikan diri saat ditanya berbagai persoalan yang menyangkut Desa, kalau Oknum tersebut latah bagaimana, saat Pak Camat bertanya tentang perkembangan Desa dan kemudian Oknum Kepala Desa tersebut melarikan diri," urainya seraya tertawa lepas.
Danielpun menekankan bahwa,"Dinegara kita ini, peran masyarakat sangat di perlukan oleh Negara (Pemerintah-Red) dalam pembangunan, soal dugaan adanya kesalahan pada para Oknum-oknum tertentu pada prinsipnya tetap menggunakan azaz praduga tak bersalah, sementara para kontroling dalam hal ini para penggiat sosial kontrol yang mengawasi kinerja pemerintah baik dalam aspek hukum, tekhnis maupun anggaran, dan ini ketiganya harus singkron agar Kepemerintahan yang memiliki tujuan berdemokrasi, akuntabel dan transparan segera dapat terrealisasi," pungkas Aktivis LPPN-RI, Daniel Apolo.
Sejak berita ini diturunkan, Tim Awak Media belum mendapatkan jawaban dari Kades Lambang Jaya dan Tim Awak Media terus berupaya untuk menghubungi Pak Kades Kimhlan Sahroni guna mendapatkan penjelasan terkait Pembangunan Gedung di lingkungan Kantor Desa Lambang Jaya.
(JLambretta) MM
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar