LEBAK, MM - Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak AKP Indik Rusmono mengklaim, terkait laporan pengaduan LSM Bentar soal dugaan pungutan liar pembuatan sertifikat pada Program PTSL di Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, masih proses pendalaman dan pemanggilan saksi -saksi.
"Masih kita dalami kang, kita panggil saksi- saksi, biarkan di proses dulu ya,"Singkat Kasatreskrim Polres Lebak AKP Indik Rusmono pada awak media, Selasa, (19/10/2021).
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Elemen Tataran Rakyat (LSM Bentar) mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Temuan itu, berawal adanya keluhan sejumlah masyarakat yang mengaku di pungut biaya untuk mengurusi sertifikat sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 1juta 500 ribu.
"Kami menerima keluhan dari sejumlah warga, bahwa mereka di pungut biaya oleh oknum aparatur atau panitia PTSL di Desa Prabugantungan untuk mengurusi sertifikat ada yang 200 ribu, bahkan hingga 1 Juta 500. Tentu ini perbuatan yang melawan hukum,"kata Sekertaris LSM Bentar Lebak Didin Saripudin. Selasa, (12/10/2021).
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lebak, Agus Sutrisno menyampaikan tidak ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengap (PTLS) di Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Pihaknya mengklaim baru mendengar nama Desa Prabugantungan dan memastikan bahwa tidak ada kegaiatan PTSL di Desa tersebut.
"Saya baru dengar ada desa Prabugantungan dan kebetulan tidak ada kegiatan PTSL di sana,"kata Kepala Kantor BPN Lebak Agus Sutrisno pada awak media. Rabu, (13/10/2021).
Ditanya kembali untuk menegaskan dan memastikan jawaban tersebut, ia mengaku dan menegaskan kembali bahwa di Desa Prabugantungan tidak ada program PTSL."Saya tidak bisa komentar, karena tidak ada PTSL di Desa Prabugantungan,"katanya.
(Enggar) MM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar